Sharing, maybe this blog can help and inspire you #7billionDollar

Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Sunday, 11 October 2015

Kenapa tidak membuat RUU pembubaran D PR ?

19:57

Menelitik hiruk pikuk poli-tik di Indonesia membuat heran, kenapa lembaga negara sekaliber KPK kok ya dibubarkan ? Mari memandang dari dua sisi :

Dari sisi D PR
Asumsi saja, segala sesuatu didunia ini ketika ada revisi demi memperbaiki jika ada yang salah, menurut para anggota D PR bahwa ternyata KPK itu salah, menyebabkan mereka tidak bisa mengoper estafet kerajaan dari turun temurun. Biasanya kalau orang terusik itu pasti ngak ngerasa adem ayem, ngerasa dikekang dan segala sesuatu harus sesuai dengan aturannya. D PR itu pasti benar, dan Anda ngak akan bisa tau ketika mereka berbicara itu benar atau tidak. Pernah saya ketika itu menemui anggota D PRd, rata-rata orangnya pintar berbicara, dan ketika ditanya mengenai suatu masalah yang mengusiknya, dia akan terlihat tenang, bersemangat, dengan wajah mimik dan topeng-topeng mereka akan muncul, seolah mereka tidak melakukan dan menganggap itu benar. Kalau tidak teliti ketika bertemu pasti susah untuk membedakan mana yang fakta mana yang opini. Oleh sebab itu, karena mereka "selalu benar" dan dengan mengatasnakan rakyat hal ini  justru harus dilakukan revisi.

Dari sisi KPK
Asumsi saja, orang baik ketika orang baik yang lain mendiamkannya pasti akan kalah. Tidak ada back up yang mendukung KPK untuk memberantas korupsi, buktinya saja, tidak ada pasal-pasal yang membuat efek koruptor jera, tidak ada hal-hal yang ampuh, yang bisa membuat KPK kuat dimata D PR, seakan KPK dan D PR bagaikan kura-kura yang bertempur dengan Serigala, hanya bisa berdiam didalam tempurung rakyat yang baik, tanpa bisa menerkam serigala. Ketika kura-kura itu berubah menjadi Macan, dengan kekuatan yang penuh, dia akan bisa menerkam serigala-serigala yang keluar dari arahan Sang Elang yang mengawasi dari ketinggian awan melihat yang terjadi di bawah.

Begitulah manusia, manusia selalu bernafsu untuk mengejar harta dan kekuasan, sebuah ekosistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri, benar dan salah hanya Tuhan yang tau mana yang terbaik. Lantas sebagai seorang mahasiswa yang masih lugu ini, hanya bertanya...

Kenapa tidak membuat RUU pembubaran D PR ? KPK aja "bisa" dibubarkan.

kan D PR adalah "wakil" rakyat yang harus mendengar aspirasi rakyat :)

---------------------------------For Your Information----------------------------------------------------------

Usulan Revisi : 

1. Pembubaran KPK, 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan


Pasal 5

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

2. KPK tak berwenang melakukan penuntutan
Pasal 7 huruf d
"Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif.”

(Padahal, dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002, ”KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.”)

3. Kasus diberikan kepada  Kejaksaan dan Kepolisian ( kasus yang ditangani harus 50 milyar)
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan dimana ditemukan kerugian negara dengan nilai dibawah 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi

(Pada UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, jumlah nominal kerugian sebagai kriteria untuk melimpahkan kasus ke Kejaksaan dan Kepolisian tidak disebut. Bahkan, Pasal 8 (2) menyebut "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”)

4.  Izin sebelum  menyadap

Pasal 14 Ayat (1) huruf a
KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup denga izin dari ketua pengadilan negeri.

(Dalam Pasal 12 (1) huruf a UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”)

5. KPK ngak punya penuntut
Pasal 53 (1)
Penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim
(Dalam pasal 51 (1) UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, “Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”)